Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi. ( Foto: Kemlu RI )
JAKARTA, Ngeliput.COM – Pemerintah Indonesia bersiap untuk menjalankan tugas presidensi di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang akan aktif per Agustus 2020. Pada Kamis (16/7), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan bulan tersebut akan penting bagi diplomasi Indonesia.
Selama masa jabatan sebagai anggota tidak tetap untuk periode 2019-2020, ini adalah yang kedua kalinya Indonesia memegang kepresidenan DK PBB. Sebelumnya, Indonesia sempat menjabat sebagai presidensi DK PBB pada Mei 2019.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, metode kerja DK PBB selama pandemi telah mengalami beberapa penyesuaian. Tetapi bagi Indonesia, peran DK PBB untuk menjaga stabilitas perdamaian harus tetap sama dan menjadi lebih relevan lagi. “Selama pandemi ini, setelah menunggu begitu lama, pada 1 Juli DK PBB mengadopsi resolusi 2532/2020 yang menggarisbawahi mediasi permusuhan dalam semua situasi, dalam agenda PBB meminta pihak kami untuk mengusahakan kemanusiaan dalam konflik.
Dan mendukung sekjen PBB untuk mempercepat respon yang jelas dan memperbarui DK PBB tentang upaya mitigasi Covid-19,” tutur Retno, Kamis. Sebelumnya, Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi lebih awal pada 2 April 2020.
Saat itu, Indonesia menjadi salah satu penggagas resolusi Majelis Umum PBB nomor 94/270 berjudul “Global Solidarity to Fight Covid-19”, yang diputuskan secara aklamasi. Sementara para pemerintah fokus pada pandemi, ancaman lama terhadap perdamaian tidak akan dilupakan.
Dalam presidensi Indonesia di DK PBB tahun lalu, Retno menyampaikan, timnya menaruh investasi dalam perdamaian dunia. Indonesia percaya, jiwa perdamaian tidak diterima begitu saja, tetapi perlu dilestarikan dan dipupuk. “Saat ini ketika kita terus berperang melawan salah satu pandemi terburuk di dunia, pemeliharaan perdamaian dan keamanan global menjadi yang terpenting,” lanjutnya.
Tantangan Lebih Besar
Sementara sebagian besar negara berfokus untuk mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi, beberapa negara menghadapi beban tantangan yang lebih besar karena berbagai konflik masih terjadi, menciptakan ketidakstabilan dan memperburuk pandemi. Retno menjelaskan, hal ini bukan saja mempersulit upaya perdamaian dan keamanan. Tetapi itu juga menghancurkan warga negara-negara yang terkena dampak konflik selama pandemi Covid-19.
Di tengah tantangan-tantangan ini, DK PBB harus tetap relevan dan terus menekankan bobot moralnya untuk mengatasi tantangan keamanan. “Kita harus memastikan upaya kita dalam menginvestasikan perdamaian tidak memudar di saat pandemi seperti ini. Inilah sebabnya mengapa tahun ini presidensi Indonesia di DK PBB dan tim mementingkan perdamaian berkelanjutan, yang mencerminkan visi dan peran dalam DK PBB,” tutur Retno. Pesan Utama Selama presidensi, Indonesia akan mengajukan tiga
Pesan utama.
Pertama, menyatukan DK PBB dengan menjembatani kepentingan negara-negara besar dan mengembangkan dialog secara kolektif untuk mengurangi tantangan atas perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, memajukan perdamaian berkelanjutan di dunia pasca pandemi. Tidak hanya mempercepat upaya pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan sinergi antara perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memajukan upaya global untuk mengatasi tantangan keamanan yang muncul selama pandemi.
Khususnya terkait keamanan siber dan terorisme yang menyerang infrastruktur kesehatan yang vital. Selama kepresidenan pada Agustus 2020, Indonesia akan memimpin 14 pertemuan yang berkaitan dengan situasi konflik dan berbagai masalah. Termasuk yang terjadi di Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Kenya, berikut laporan strategis tentang Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL).
Tiga Pertemuan
Indonesia juga akan mengadakan beberapa acara penandatanganan, sejalan dengan program memajukan perdamaian berkelanjutan. Pertama, pertemuan pertama tentang pandemi dan mempertahankan perdamaian. Selain itu, Indonesia akan melakukan pertemuan tentang hubungan antara anti-terorisme dengan kejahatan terorganisir. Pertemuan ini akan membahas peningkatan kegiatan terkait teroris di tengah pandemi.
Ketiga, pembicaraan tentang ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur sipil yang kritis. Pertemuan ini juga penting, melihat adanya peningkatan ancaman siber atas infrastruktur kritis selama Covid-19, seperti di rumah sakit dan bandara. Semua pertemuan ini diadakan sesuai dengan prioritas di DK PBB. Terkait masalah di Palestina, pemerintah Indonesia menyatakan akan secara konsisten menekankan dukungan dan menyerukan kepada komunitas internasional.
Yakni untuk mengatasi ancaman terhadap aneksasi Israeli atas wilayah Palestina, termasuk dalam situasi di Timur Tengah. Indonesia juga akan mengatur pertemuan untuk menyampaikan laporan strategis tentang ISIL di depan Sekjen PBB. “Ini adalah peran penting untuk Indonesia di DK PBB ketika kita menjabat ketua Komite Sanksi atas ISIL dan Al Qaeda.
Pertemuan ini juga merupakan pertemuan terbesar dari perlawanan terorisme di DK PBB,” jelas Retno. Menurutnya, selama presidensi bulan depan, Indonesia akan memulai draf dokumen DK PBB tentang pemberantasan terorisme pada penindasan, rehabilitasi, reintegrasi (PRR). Seluruhnya diharapkan menjadi hasil dari presidensi Indonesia di DK PBB pada Agustus 2020.
Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Indonesia Siap Pimpin Lagi DK PBB"
Penulis: Grace Eldora
