Ngeliput.com - Tanpa Papua, Indonesia mirip tubuh tanpa organ penting lainnya. Karena itu, sebagai pemilik negeri, kita harus bangga mempunyai beragam kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT.
Presiden RI pertama Soekarno menilai, pulau paling timur itu merupakan bagian dari organ terpenting yang tak bisa dipisahkan dari Indonesia.
Dulu, Papua disebut Irian Barat. Atau kalau di Belanda, Nederland Niieu Guinea. Pulau Papua memiliki area yang sangat luas bahkan bila ibarat batang tubuh, Papua merupakan termasuk bagian organ terpenting bagi negeri ini.
Dengan lantang, di depan pemerintah kolonial Belanda, Soekarno menyatakan, manusia mana tidak akan menjerit ketika ujung jarinya diputus dengan sebilah pedang ?
Itulah Papua. Darahdaging Indonesia yang berada di paling ujung Wilayah Timur Indonesia, sebagai mutiara hitam yang berkilau indah. Adanya Papua, membuat Indonesia semakin kaya akan budaya, suku, bahasa dan sumberdaya alam menjadi semakin melimpah.
Tampaknya, semangat dan rasa memiliki Papua bagi Soekarno tersebut, bukan tanpa alasan. Sebab sebagai bagian dari tubuh Indonesia, Papua dan daerah lainnya, sama-sama menderita dan berdarah-darah dalam cengkraman kolonial Belanda.
Sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, dalam pengakuan teritorialnya, Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Karena itu, perjuangan bangsa ini untuk mengembalikan Papua dari cengkraman Belanda ke Indonesia begitu keras dan tegas. Di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di akhir 1948, Belanda menolak menyerahkan Papua ke Indonesia.
Alasannya, secara tradisi, masyarakat Papua dinilai Belanda sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia. Soekarno tersinggung.
Dengan suara lantang ia mengatakan,” Mengapa? Apakah rakyat Papua itu lebih mirip orang Belanda yang berpipi merah, berambut jagung dengan kulit berbintik-bintik?”.
Mendengar itu, utusan Belanda tak bisa berbincang banyak. Akhirnya pulau impian itu kembali ke dalam rangkulan Indonesia.
Memang, Papua sudah waktunya berkonsentrasi dengan perwujudan masa depan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi Papua memilki luas wilayah yang aduhai, dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah, Papua mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Bangun Daerah.
Saat ini, fokus perhatian pemerintah pusat tertuju ke Papua. Komitmen Presiden Joko Widodo berusaha keras untuk mewujudkan pembangunan di sektor instrastruktur.
Dengan komitmen itulah pemerintah berusaha keras untuk membangun kawasan paling timur dengan sejumlah keterbatasan yang dirasakan. Pertanyaannya, siapa yang harus membangun masa depan Papua?
Jawabannya, kita serahkan saja ke masyarakat Papua sendiri. Sebagai koordinator, pemerintah pusat harus melakukan koordinasi yang kuat dengan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur berbagai daerah di Papua.
Memang, sudah waktunya bagi masyarakat Papua untuk berangkulan secara bersama dengan warga Indonesia lainnya untuk membangun kawasan daerahnya secara mandiri. Justru tidak terpengaruh dengan bisikan pihak tertentu yang memiliki kepentingan agar Papua melepaskan diri dari NKRI.
Terkait masalah itu, Presiden Joko Widodo berkukuh untuk terus berkontribusi membangun infrastruktur di kawasan Papua Barat, khususnya di wilayah yang menghubungkan Pegunungan Arfak.
Bahkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wempi Witipo memberikan apresiasi kepada komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua.
Bahkan pemerintah telah membangun infrastruktur Jembatan Hamidi-Holtekam di Kota Jayapura. Idealnya, komitmen membangun Papua itu memang harus diwujudkan dengan bukti nyata. Tidak hanya diucap dengan janji-janji untuk menarik perhatian masyarakat Papua. Sebab janji dan sikap “cari muka” kepada masyarakat Papua sudah basi dan tak laku lagi.
Apalagi masyarakat Papua sekarang sudah cerdas dan banyak yang telah menyandang gelar akademik (sarjana). Masyarakat berpendidikan tinggi seperti ini merupakan aset bagi komunitas warga Papua untuk dimanfaatkan sebagai sarana percepatan bagi pembangunan infrstruktur secara mandiri.
Dengan telah dibangunnya Jembatan Hamidi-Holtekam di Kota Jayapura, berarti eksistensi kota besar di Papua itu tak kalah dibanding infrastruktur jembatan yang dibangun di kota-kota lainnya di Indonesia.
Jembatan yang telah dibangun pemerintah itu merupakan sarana penghubung bagi kelancaran transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya di Papua.
Infrastruktur jembatan itu sudah dibangun. Setidaknya, masyarakat Papua harus menjaga dan merawat hasil pembangunan itu.
Jika potensi dan fungsinya menyentuh kepentingan masyarakat, kondisinya mampu mengangkat tarap hidup masyarakat Papua.
Selain itu, Papua juga memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti tambang batu akik dari Gunung Cycloop di Kabupaten Jayapura dan Laut Raja Ampat yang membanggakan.
Dalam lima tahun ke depan, tak menutup kemungkinan, hasilnya bisa diprioritaskan bagi pembangunan infrastriktur di Papua. Apalagi komitmen Joko Widodo akan memprioritaskan pembangunan di “Bumi Cendrawasih” tersebut.
Menurut peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, upaya Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrasturktur di Papua, memiliki dampak politis yang tepat. Setidaknya sebagai upaya untuk meredam gejolak sosial di kawasan itu. Misalnya pemerintah membangun sarana infrastruktur dari pinggir ke tengah (dari kampung ke kota), sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan upaya terarah di bidang pembangunan tersebut, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri. Otomatis, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua ke pada pemerintah pusat (ke pada presiden).
Saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kampung Irai, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, ia berdialog akrab dengan masyarakat setempat.
Dalam kaitan itu, tampaknya Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di kawasan itu. Dengan komitmen tersebut, masyarakat (pasti) akan menunggu perwujudannya.
Sebab seperti yang sudah diungkap sebelumnya, janji-janji yang diucapkan oknum pejabat sudah tidak laku lagi. Itu karena masyarakat Papua sudah cerdas dan mampu meraih pendidikan tertinggi di dunia pendidikan akademik.
Selain sudah beberapa fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan, kita berharap pemerintah harus memokuskan pembangunan infrastukrtur bidang pendidikan. Misalnya memperbanyak gedung sekolah dan perguruan tinggi hingga ke wilayah terpencil.
Dengan cara itu, masyarakat yang ada di pedesaan akan terangkat sebagai putra-putri Indonesia yang mampu membangun strata sosial di daerahnya.
Komitmen inilah yang patut menjadi perhatian kita. Sebab Papua adalah Indonesia. Karena itu strata sosial masyarakatnya harus setara dengan orang-orang terdidik dari daerah lain.
Seperti kulit dan daging, jika keduanya dipisah dari struktur yang melekat, siapa pun akan menjerit kesakitan. Jadi, tidak ada kelompok tertentu atau bangsa manapun yang mampun memisahkan Papua dari NKRI.
Meski pihak tertentu itu seolah peduli Papua, tapi indikasinya hanya kamuflase belaka. Mereka ingin mencaplok dan menguasai Papua.
Komitmen NKRI adalah harga mati, harus diwujudkan di Papua. Dengan membangun infrastruktur dan materi di bidang pendidikan, dampaknya akan mengangkat harkat kehidupan rakyatnya. Ini yang membanggakan masyarakat Papua. (*)
Sumber : sumeks.co
